Lindungi Pekerja Migran, Indonesia-Arab Saudi Sepakati One Channel

JANGAN LUPA SHALAT..!!

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi. Tujuannya untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi.

Penandatangan kesepakatan kerjasama yang dilakukan kedua menteri itu dilanjutkan dengan penandatangan technical arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Marulli A. Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenagakerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr. Kesepakatan ini diharapkan bisa mencegah kasus kekerasan kepada para pekerja migran.

“Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” kata Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/10).

Hanif berharap dengan adanya kerjasama bilateral ini akan meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami optimis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik,” ungkap Hanif.

Kerjasama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran). Kemudian, tehadap pekerjaan tertentu, di antaranya baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, dan housekeeper. Selajutnya, akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan pelaksanaannya.

“Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional,” ujar Hanif.

Setidaknya, ada 21 poin penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur, dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Dengan adanya sistem ini, maka PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi).

Sistem ini diharapkan mampu mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Kedua negara sepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk terdapat call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga.

(ika/JPC)

Jawa Post




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *